Direktur Eksekutif Indonesia Water Institute Firdaus Ali, Sabtu (18/9/2010) di Jakarta Pusat, mengatakan, amblesnya badan jalan beton itu didahului penurunan permukaan tanah. Faktor abrasi air laut mempercepat amblesnya badan jalan itu.
Terdeteksinya penurunan 2,6 sentimeter permukaan badan jalan yang masih utuh, di samping badan jalan yang ambles, merupakan indikasi penurunan tanah. Daya dukung tanah bagian dalam berkurang sehingga memicu penurunan permukaan tanah penyangga badan jalan.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jawali Marbun mengatakan, pihaknya meneliti apakah ada rongga di tanah di bawah jalan. Namun, ada indikasi kekuatan badan jalan yang utuh labil dan rawan ambles.
”Masyarakat diminta tidak mendekati badan jalan yang ambles. Badan jalan yang utuh rawan ambles juga,” kata Jawali.
Menurut Firdaus Ali, pada tahap awal, penurunan permukaan tanah sangat berpotensi merusak bangunan infrastruktur, seperti jalan dan saluran air. Bangunan infrastruktur biasanya tidak memiliki fondasi yang kuat sehingga rawan ambles jika permukaan tanahnya turun cepat.
Kerusakan akan lebih cepat terjadi jika dipicu faktor-faktor lain, seperti gerusan air dan beban berlebihan dari atas. Kerusakan di badan jalan lebih mudah terjadi karena dilewati kendaraan berat.
Dosen dan peneliti pada Program Studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung, Armi Susandi, mengatakan, tanah ambles di wilayah Jakarta bagian utara berpotensi terus berlanjut secara tiba-tiba, terutama ke lokasi-lokasi rawan di wilayah lain. Kenaikan permukaan air laut dan intrusi air laut menyumbang peranan penting dalam melapukkan tanah sehingga labil dan mudah ambles.
Menurut dia, wilayah-wilayah rawan meliputi pelabuhan, bandar udara, dan permukiman padat disertai gedung-gedung bertingkat. Proses pelapukan tanah disebabkan sifat kimiawi air laut yang mengandung kadar garam atau salinitas tinggi.
Armi merekomendasikan langkah darurat selain upaya menghentikan eksploitasi air tanah, yakni melindungi pantai dengan struktur dinding beton. Namun, upaya itu masih menghadapi kendala peluang intrusi air laut ke darat melalui saluran atau muara sungai di Jakarta.
”Lindungi tanah dengan cara segera menghentikan eksploitasi air tanah, terutama di wilayah Jakarta bagian utara,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan peraturan daerah yang membatasi penyedotan air tanah dalam. Penyedot air tanah dalam wajib membayar sangat mahal. Namun, aturan baru itu belum efektif karena lemahnya pengawasan.
Dipertanyakan
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, mempertanyakan kualitas badan Jalan RE Martadinata yang dibangun rekanan Kementerian PU itu.
Menurut dia, faktor abrasi air dan penurunan permukaan tanah adalah kondisi-kondisi yang dapat diperhitungkan dan diantisipasi sehingga alasan jalan yang baru selesai dibangun dua bulan lalu itu ambles tidak dapat diterima begitu saja.
Apalagi, tidak terlihat adanya ikatan besi yang menjadi tulang dari jalan beton. Padahal, di setiap bangunan beton yang patah akan terlihat susunan besi yang menjadi pengikat struktur beton secara keseluruhan.
”Jangan menyalahkan alam atas amblesnya jalan itu. Saya menduga, faktor kelalaian dalam desain atau proses pembangunan merupakan penyebab amblesnya Jalan RE Martadinata. Paling tidak, ada kelalaian dalam mengantisipasi risiko,” kata Sanusi yang pernah berprofesi sebagai kontraktor.
Sanusi meminta Kementerian PU mengevaluasi semua infrastruktur yang dibangun di Jakarta agar jangan mengalami kerusakan serupa.
Dalam seminggu terakhir, ada tiga infrastruktur yang dibangun Kementerian PU rusak parah. Ketiganya adalah jebolnya tanggul sementara Kali Pesanggrahan di Bintaro, amblesnya Jalan RE Martadinata, dan amblesnya turap (sheet pile) di Kanal Banjir Barat.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, kerusakan infrastruktur di Ibu Kota akan mengganggu kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Gangguan itu tidak hanya berdampak di Jakarta, tetapi juga seluruh Indonesia karena Jakarta adalah pusat pemerintahan.
”Sebagai gambaran, 70 persen perputaran uang di Indonesia berlangsung di Jakarta. Jika jalan-jalan utama rusak dan ekonomi di Jakarta terganggu, pengaruhnya akan dirasakan ke wilayah-wilayah lain,” kata Nurdin.
Nurdin meminta Kementerian PU meningkatkan standar kualitas infrastruktur yang dibangun di DKI Jakarta. Pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat juga wajib ditingkatkan demi mencegah kerusakan dan menghindari kejadian lebih parah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar